Thank You For Smoking

Review film :

Film ini menceritakan tentang Nick Taylor merupakan merupakan wakil president dari Akademi Studi Tembakau. Mereka adalah lobi utama dalam industri. Karena Pekerjaannya Nick Taylor menjadi dibenci oleh orang-orang yang anti rokok.

Kesuksesan karir Nick Taylor bertolak belakang dengan situasi hidupnya, karena pekerjaannya yang ditentang banyak orang. Nick Taylor mendapatkan beberapa masalah di hidupnya dari hujatan orang yang membenci dirinya, ditipu oleh wartawan (Heater) yang menyudutkan dia dan kedua temannya (penjual kematian  (pelobi senjata api dan alkohol) yaitu Boby jay dan Polly, gagal membina rumah tangga yang ditinggal oleh istrinya bahkan sampai diculik dan ditempel 21g nikotin karena penculiknya kesal terhadap pembelaan nick terhadap industri rokok yang menyebabkan kanker.

Nick taylor menghadiri acara talk show "John Lunden" yang mengulas bahaya rokok di usia remaja dalam talk show tersebut dia dapat mematahkan sebuah argumen dari senator dan dia mengakhiri pembicaraannya dengan perusahaannya memberikan dana sebesar 5$  dolar untuk kampanye bertujuan membujuk anak anak agar tidak merokok.

Dalam kampanye tersebut Nick Taylor mendatangi tempat dimana anaknya (Joey Taylor) bersekolah di ST EUTHANASIUS. Nick Taylor menjelaskan tentang pekerjaan dia sebagai pelobi. tidak ada satupun siswa yang mau jadi pelobi apalagi pelobi rokok karena mereka diberitahu oleh orang tua mereka bahwa rokok itu berbahaya. Nick Taylor tidak menyangkal bahwa merokok itu tidak berbahaya. Dia  mengajak siswa agar kita mencari tahu sendiri bahaya rokok bukan karna di doktrin oleh orang tua.

Pada suatu saat Joey Taylor kesulitan menjawab soal PR "Mengapa Pemerintah Amerika Pemerintah Terbaik di Dunia". Disitu Nick Taylor mengajarkan kepada anaknya bahwa kita dapat atau berhak menulis apa yang kita pikirkan. Dia menjelaskan keindahan argumen "karena jika kamu berdebat dengan benar kamu tidak pernah salah".

Dalam Jumpa pers, sang senator ortolan Finistire menyatakan ke perusahaan rokok di amerika untuk memberikan simbol tengkorak pada tiap bungkus rokok agar memberi edukasi tentang bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari rokok. Melihat hal itu perusahaan rokok mengadakan rapat agar profit perusahaannya tidak menurun, Nick taylor memberikan ide yaitu menyuap produser film di Hollywood, sehingga membuat aktor merokok di film.

Ide tersebut membuat Nicky taylor beserta anaknya Joey Taylor pergi ke LA untuk bertemu dan melakukan negosiasi kontrak dengan produser Hollywood, Jeff Megall. Tadinya Joey Taylor tidak diijinkan mamanya untuk  pergi bersama Nick taylor tetapi berkat argumen dari Joey akhirnya dia diperbolehkan pergi. Perjalanan Joey bersama ayahnya Nick mendapat banyak pelajaran bisa diambil dari pekerjaan ayahnya. sehinga Joey semakin menjadi kristis dan pintar dalam berargumen bahkan saat Nick Taylor lagi putus asa atas kasus pemberitaan yang menyudutkan dia dan meninggalnya Captain akibat serangan jatung, Joey berhasil meyakinkannya dan membangkitkan semangat ayahnya sehingga Nick mempunya presepsi baru untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pelobi (juru bicara) rokok.

Kesimpulan:
Pelajaran yang dapat kita ambil dalam film tersebut adalah setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda karna cara pandang, sifat dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kita berhak mengutarakan apapun opini atau pendapat yang ada di pikiran kita dan harus lebih berpikir kristis dalam mengahadapi suatu situasi. Dalam berpendapat kita dapat memilih menyetujui pendapat orang tersebut atau menyangkalnya. Karena seperti  kutipan film tadi kalo berdebat dengan baik (beragumen kuat) kita tidak pernah salah

STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA

STRUKTUR  PEMERINTAHAN  INDONESIA

LEMBAGA LEGISLATIF

            Lembaga Legislatif adalah sebuah lembaga yang mewakili seluruh rakyat dalam menyusun undang-undang serta ikut mengawasi atas implementasi undang-undang yang ada oleh badan eksekutif yang mana setiap anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang termasuk ke dalam lembaga legislatif adalah :

1.      MAJELIS  PERMUSYAWARATAN  RAKYAT  (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satulembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang terdiri anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dahulu sebelum Reformasi MPR merupakan Lembaga Negara Tertinggi, yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan.

Jumlah anggota MPR periode 2014-2019 adalah 692 orang, terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Tugas dan wewenang MPR antara lain:

1.         Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945),

2.         Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum,

3.         Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya,

4.         Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya,

5.         Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya,

6.         Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.

Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler. Setelah Sidang MPR 2003, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi oleh MPR. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

Sidang MPR sah apabila dihadiri:

1.      sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden,

2.      sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD,

3.      sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR untuk sidang-sidang lainnya.

Putusan MPR sah apabila disetujui:

1.      sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden,

2.      sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Alat kelengkapan MPR terdiri atas:

1. Pimpinan

Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR. Pimpinan MPR periode 2014-2019 adalah:

·         Ketua: Zulkifli Hasan (PAN)

·         Wakil Ketua: Mahyudin (Golkar)

·         Wakil Ketua: EE Mangindaan (Demokrat)

·         Wakil Ketua: Hidayat Nur Wahid (PKS)

·         Wakil Ketua: Oesman Sapta (DPD)

2. Panitia Ad Hoc

Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR.

2.   DEWAN  PERWAKILAN  DAERAH  (DPR)

            Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

            DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR periode 2014–2019 berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

a)      Tugas dan Wewenang DPR antara lain :

1)      Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama,

2)      Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,

3)      Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan,

4)      Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD,

5)      Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah,

6)      Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD,

7)      Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan,

8)      Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial,

9)      Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden,

10)  Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan,

11)  Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi,

12)  Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain,

13)  Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,

14)  Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama,

15)  Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

b)     Alat kelengkapan DPR

     1) Pimpinan

Kedudukan Pimpinan dalam DPR dapat dikatakan sebagai Juru Bicara Parlemen. Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi. Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, terdiri dari seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.

2) Komisi

Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing:

§  Komisi I, membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi dan informatika.

§  Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan,pertanahan dan reforma agraria.

§  Komisi III, membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan.

§  Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

§  Komisi V, membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, meteorologi, klimatologi dan geofisika.

§  Komisi VI, membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah), badan usaha milik negara, dan standarisasi nasional.

§  Komisi VII, membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup.

§  Komisi VIII, membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

§  Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi.

§  Komisi X, membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan.

§  Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan, perbankan.

3) Badan Musyawarah (Bamus)

Bamus merupakan miniatur DPR. Sebagian besar keputusan penting DPR digodok terlebih dahulu di Bamus, sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR yang dapat mengubah putusan Bamus. Bamus antara lain memiliki tugas menetapkan acara DPR, termasuk mengenai perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian dan prioritas RUU).

4)  Badan Anggaran (Banggar)

      Anggaran DPR dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang memiliki tugas pokok melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR. Susunan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota Fraksi.

5)  Badan Kehormatan (BK)

Badan Kehormatan (BK) DPR merupakan alat kelengkapan paling muda saat ini di DPR. BK merupakan salah satu alat kelengkapan yang bersifat sementara. Pembentukan DK di DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan.

      DPR melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.

6)  Badan Legislasi (Baleg)

Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan DPR yang lahir pasca Perubahan Pertama UUD 1945, dan dibentuk pada tahun 2000. Tugas pokok Baleg antara lain: merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran. Baleg juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPR dan kode etik anggota DPR.

Badan Legislasi dibentuk DPR dalam Rapat paripurna, dan susunan keanggotaannya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Keanggotaan Badan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi, keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan keanggotaan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).

7)   Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bertugas menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR. Salah satu tugasnya yang berkaitan bidang keuangan/administratif anggota dewan adalah membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan Pegawai Sekretariat Jenderal DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah.

8)   Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP)

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

9)  Panitia Khusus (Pansus)

Jika dipandang perlu, DPR (atau alat kelengkapan DPR) dapat membentuk panitia yang bersifat sementara yang disebut Panitia Khusus (Pansus). Komposisi keanggotaan Pansus ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna, dan dibubarkan setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Pansus mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna.

DPR dalam permulaan masa keanggotaan dan permulaan tahun sidang DPR membuat susunan dan keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang beranggotakan paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang atas usul dari fraksi-fraksi DPR yang selanjutnya akan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan tugas untuk penelaahan setiap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

c)        Fungsi dan Hak DPR adalah sebagai berikut :

1)      Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang.

2)      Fungsi anggaran, berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden.

3)      Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

d)       DPR diberikan hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945, antara lain:

1. Hak interpelasi, hak DPR untuk meminta keterangan pada presiden.
2. Hak angket, hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan Presiden/ Pemerintah.
3. Hak menyampaikan pendapat.
4. Hak mengajukan pertanyaan.
5. Hak Imunitas, hak DPR untuk tidak dituntut dalam pengadilan.
6. Hak mengajukan usul RUU

3.      DEWAN  PERWAKILAN  DAERAH  (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.

·               Fungsi, tugas dan wewenang

Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagaimana berikut ini :

      Fungsi Legislasi

Ø  Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR

Ø  Ikut membahas RUU

      Fungsi Pertimbangan

Ø  Memberikan pertimbangan kepada DPR

Ø  Fungsi Pengawasan

Ø  Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Ø  Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK

1.             ALAT KELENGKAPAN DPD

a.                  Pimpinan

Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua. Selain bertugas memimpin sidang, pimpinan DPD juga sebagai juru bicara DPD. Ketua DPD periode 2014–2019 adalah Irman Gusman.

a.                   Sekretariat Jenderal

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal DPD yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Jenderal DPD dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPD.

b.                  Komite :

1)      Komite I DPD membidangi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta antardaerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pemukiman dan kependudukan, pertanahan, dan tata ruang, serta politik, hukum dan hak asasi manusia (HAM).

2)      Komite II DPD membidangi pertanian dan perkebunan, perhubungan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal, perindustrian dan perdagangan; penanaman modal dan pekerjaan umum.

3)      Komite III DPD membidangi pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan; pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan.

4)      Komite IV DPD membidangi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pajak, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan dan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

2.             KEPANITIAAN  DPD :

a)      Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU),

b)      Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT),

c)      Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD,

d)     Panitia Hubungan Antar-Lembaga (PHAL) DPD dan Kelompok DPD di MPR.

3.             KEKEBALAN  HUKUM

Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.

B.          LEMBAGA EKSEKUTIF

            Lembaga Eksekutif adalah lembaga negara yang diberi tugas/mandat untuk menjalankan seluruh undang-undang yang telah di sahkan oleh lembaga Legislatif. Dalam praktiknya, yang menjalankan fungsi lembaga eksekutif ini adalah presiden dan wakilnya, beserta para menteri yang diangkat oleh presiden sebagai pembantunya dalam melaksanakan UUD 1945.

PRESIDEN  DAN  WAKIL  PRESIDEN

1.        Presiden

Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahanIndonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. 

Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain:

1.      Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD,

2.      Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,

3.      Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU,

4.      Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa),

5.      Menetapkan Peraturan Pemerintah,

6.      Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri,

7.      Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR,

8.      Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR,

9.      Menyatakan keadaan bahaya,

10.  Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR,

11.  Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR,

12.  Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung,

13.  Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR,

14.  Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU,

15.  Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah,

16.  Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisialdan disetujui DPR,

17.  Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung,

18.  Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

2.        Wakil Presiden

Wakil Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Wakil Presiden Republik Indonesia) adalah pembantu kepala negara sekaligus kepala pemerintahanIndonesia yang bersifat luar seorang presiden sebagai kepala negara. Sebagai pembantu kepala pemerintahan, Wakil Presiden adalah pembantu presiden yang kualitas bantuannya di atas bantuan yang diberikan oleh Menteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya. Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan biasa dan istimewa. Sebagai pembantu kepala negara, Wakil Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia yang kualitas tindakannya sama dengan kualitas tindakan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

C.        LEMBAGA YUDIKATIF

            Lembaga Yudikatif adalah lembaga tinggi negara yang diberi mandat oleh UD 1945 untuk melakukan fungsi penegakan hukum yaitu dengan menjatuhkan sanksi atas setiap pelanggaran Undang-undang. Yang termasuk ke dalam lembaga Yudikatif adalah Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

1.             Mahkamah Konstitusi (disingkat MK

Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya (hanya 2 tahun).

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan olehPresiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

·                     Kewenangan

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1944,
3. Memutus pembubaran partai politik,
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum'

·                     Kewajiban

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.             Mahkamah Agung  (MA)

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

·                     Susunan

Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

·                    Pimpinan

Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden.

·                    Hakim Agung

Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem non karier. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung olehPresiden. Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi.

·                    Kewajiban dan wewenang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:

      Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang,

      Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi,

      Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.

3.             KOMISI  YUDISIAL  (KY)

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.

Wewenang Komisi Yudisial

1.      Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan,

2.      Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,

3.      Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung,

4.      Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Tugas Komisi Yudisial

1.      Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung,

2.      Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung,

3.      Menetapkan calon Hakim Agung,

4.      Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Pertanggungjawaban dan Laporan

Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

1. LEMBAGA EKSAMINATIF

            Lembaga Eksaminatif adalah lembaga tinggi negara yang diberi tugas oleh UUD 1945 untuk melakukan evaluasi atau pemeriksaan atas suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi atau orang dalam penggunaan keuangan negara. UUD 1945 menunjuk BPK yang menjalankan tugas ini.

1.            BADAN  PEMERIKSA  KEUANGAN  (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya).

·               Tugas Dan Fungsi

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri dari:

a.    Pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah,

b.    Pemeriksaan kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah,

c.    Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas permintaan (audit on request).

Dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan, BPK berwenang :

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan,
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara,
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara,
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK,
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
7. Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK,
8. Membina jabatan fungsional Pemeriksa,
9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan dan,
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara serta memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain, pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK serta pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu BPK juga mempunyai kewenangan untuk memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah serta memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Sumber : 

http://www.slideshare.net/rudiromo/makalah-pancasila-tentang-struktur-pemerintahan-di-indonesia-berdasarkan-uud-1945-yang-benar